Nurdin Abdullah Tak Ada di Rapat Virtual, Luhut Diperintahkan Urus Covid-19 di Sulsel dan 8 Provinsi Lainnya

0 Komentar

UPOS.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk menekan penyebaran COVID-19 di 9 provinsi. Jokowi meminta Luhut untuk menekan kasus COVID-19 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, dan Papua.

9 provinsi ini dianggap memiliki kontribusi besar ke perekonomian nasional. Luhut mengatakan diberikan waktu selama dua minggu untuk menekan kasus Corona. Sasarannya berupa penurunan penambahan kasus, peningkatan angka kesembuhan, dan penurunan kasus kematian.

“Presiden perintahkan dalam waktu dua minggu kita harus bisa mencapai tiga sasaran yaitu penurunan penambahan kasus harian, peningkatan recovery rate dan penurunan mortality rate,” tegas Luhut dalam keterangannya, Senin (14/9/2020), dilansir Detik.com.

Luhut sendiri juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Dia diminta berkordinasi dengan Kepala Badan Nasional Pengendalian Bencana (BNPB) Doni Monardo dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam menekan Kasus COVID-19.

Luhut menjelaskan, 9 provinsi yang harus ditekan kasus Coronanya selama ini berkontribusi terhadap 75% dari total kasus nasional, dan kini 68% dari total kasus yang masih aktif.

Luhut menyebutkan bahwa untuk menekan kasus COVID-19 di 9 provinsi utama itu pihaknya telah menyusun tiga strategi. Salah satunya adalah operasi yustisi untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan.

“Operasi yustisi untuk penegakan disiplin protokol kesehatan, peningkatan manajemen perawatan pasien COVID-19 untuk menurunkan mortality rate, dan meningkatkan recovery rate serta penanganan secara spesifik kluster-kluster COVID-19 di setiap provinsi,” jelas Luhut.

Luhut juga menekankan pentingnya operasi penegakan protokol kesehatan. Menurutnya, tanpa ada tindak tegas pelanggaran protokol kesehatan, PSBB berulang-ulang pun tidak akan berpengaruh.

“Kita harus melakukan operasi yustisi untuk menegakkan pelaksanaan protokol kesehatan karena kalau kita tidak tindak keras pelanggarnya maka mau PSBB sampai 10 kali juga kondisi tidak akan segera membaik,” tegas Luhut.

Soal tugas dari Jokowi, Luhut hari ini langsung mengundang kepala daerah serta pimpinan TNI/Polri di 9 provinsi untuk melakukan rapat koordinasi secara virtual.

Rapat dihadiri oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menkopolhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Kepala BNPB Doni Monardo.

Sementara itu, kepala daerah yang hadir dalam pertemuan virtual tersebut yakni Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP Rahmad Handoyo menilai langkah Jokowi tepat.
“Saya kira enggak masalah ya penunjukan Presiden kepada Pak Luhut, karena yang saya dapat informasi, Pak Luhut dalam rangka berkoordinasi kepada Pangdam, berkoordinasi kepada Kapolda terhadap 8 provinsi itu,” kata Handoyo kepada wartawan, Selasa (15/9/202).

Handoyo mengatakan Luhut memiliki kapasitas menekan penyebaran Corona melalui operasi yustisi. Luhut dinilai memiliki keahlian dalam berkoordinasi dengan Pangdam dan Kapolda.

“Nah, ketika sudah penerapan dan berkoordinasi masalah yustisi, masalah hukum, tentu kapasitasnya Pak Luhut, dan kebetulan di dalamnya Pak Luhut masuk dalam tim pengendalian COVID-19. Jadi saya kira enggak masalah, justru yang tepat, karena beliau memang ahlinya bagaimana mengendalikan Pangdam, bagaimana mengendalikan Kapolda,” ujarnya.

Handoyo menilai penunjukan Luhut oleh Jokowi tepat dalam rangka menegakkan disiplin masyarakat. Sebab, kata Handoyo, budaya hidup baru dengan disiplin protokol kesehatan di masyarakat masih kurang.

“Justru kita support, kita kasih apresiasi Presiden segera mengendaikan COVID dari sisi proses penegakan. Karena selama ini yang menjadi keluhan masyarakat dan dalam tanda pentik belum terkendali karena memang kita kedisiplinannya memang kurang sekali, sehingga budaya hidup baru disiplin kita masih belum ditegakkan dengan baik, nah di sinilah Pak Luhut berperan dalam rangka mengkoordinasikan untuk bisa berkoordinasi dengan Kapolda dengan jajarannya, Pangdam dengan jajaran, saya kira tepat,” ujarnya. (*)

Sumber : Detik.com
Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment