Ditangkap KPK, Begini Cerita Edhy Prabowo Terkait Ekspor Benih Lobster

0 Komentar

Edhy Prabowo. Ist

UPOS.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dini hari tadi sekitar pukul 01.00 WIB dikabarkan melakukan operasi penangkapan terhadap sejumlah orang, salah satunya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolongo telah mengonfirmasi berita penangkapan tersebut. Diduga operasi penangkapan tersebut berkaitan dengan kasus korupsi atau suap bibit lobster.

Sebelumnya pada Juli 2020, Edhy Prabowo menyatakan kembali membuka peluang ekspor benih lobster yang pada masa kepemimpinan mantan Menteri KKP, Susi Pudjiastuti merupakan aktivitas terlarang.

Pada era kepemimpinan Susi, larangan aktivitas ini tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 tahun 2016.

Pada era kepemimpinan baru, kebijakan Edhy Prabowo atas izin ekspor benih lobster tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020.

Pertauran ini mencakup pengelolaan hasil perikanan seperti lobster (Panulirus spp.), kepiting (Scylla spp.), dan rajungan (Portunus spp.).

Saat itu Edhy memaparkan alasan dibukanya kembali peluang ekspor benur dilakukan untuk menjesahterakan nelayan yang menggantungkan hidup dari menangkap benih lobster.

Dalam pernyataannya Juli lalu, Edhy menyadari bahwa aktivitas ekspor benur ini menjadi perdebatan. Namun atas pertimbangan kesejahteraan nelayan lobster yang kesulitan mendapatkan benih lah yang menjadi pertimbangan Edhy mencabut kebijakan yang dilarang pada era Susi.

Untuk meyakinkan masyarakat atas keputusannya menandatangani peraturan ekspor benur Juli 2020 lalu, Edhy menegaskan bahwa kegiatan ekspor ini tidak akan dilakukan terus menerus.

Ketika kemampuan budidaya benur di Indonesia semakin baik, otomatis benih yang ada akan digunakan oleh nelayan dalam negeri.

Tak hanya dari kacamata nelayan, kebijakan Edhy Prabowo juga menggunakan sudut pandang pemasukan negara dimana Ia mengenakan pajak yang besarannya tergantung margin penjualan kepada perusahaan yang mendapat izin ekspor.

Perusahaan yang mendapat izin ekspor tidak sembarangan dan harus melewati proses uji kelayakan dari KKP yang diwakili oleh panitia penyeleksi perusahaan penerima izin ekspor.

Menurut hasil penelitian Institute for Marine and Antarctic Studies (IMAS) Universitas Tasmania Australia, Lobster menjadi salah satu objek basah dan bernilai strategis karena dari satu ekor lobster dapat menghasilkan hingga 1 juta ekor sekaligus.(*)

Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment