DP Pertanyakan Program Relaksasi Pajak Appi-Rahman, Ekonom UMI: Tidak Ada Sense of Crisisnya

0 Komentar

Dr. Jamal Bijaang. Ist

UPOS.ID, MAKASSAR – Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Indonesia (UMI), Dr Jamal Bijaang, menerangkan, pada debat publik kedua Pemilihan Wali Kota Makassar 2020, Selasa (24/11/2020) malam, menghasilkan strategi solusi membangkitkan perekonomian Makassar yang terpuruk.

Solusi yang dimaksud Dr Jamal yakni upaya Paslon nomor urut 2, Munafri Arifuddin-Abd Rahman Bando (Appi-Rahman), menghadirkan berbagai jalan, antara lain relaksasi pajak, namun dipertanyakan Danny Pomanto (DP).

Dr Jamal menerangkan program relaksasi pajak yang dijabarkan Appi-Rahman sebagai bentuk dari upaya menyelamatkan sekaligus membangkitkan perekonomian di masa pandemi Covid-19 ini.

“Pasangan nomor 2 ini menawarkan konsep relaksasi pajak dan stimulus, untuk membantu masyarakat yang dilanda pandemi ini. Contohnya PBB, ini bukan berarti gratis tetapi ada orang-orang yang bisa diberikan keringanan, itu sangat bagus,” ucapnya, Rabu (25/11/2020).

Mengapa PBB ini penting digratiskan untuk sejumlah kalangan masyarakat sebab menurut Dr Jamal, tak semua elemen atau lapisan masyarakat di Makassar memiliki kemampuan dan  kesetaraan  pendapatan.

Ia mencontohkan para pensiunan atau orang-orang yang berjasa terhadap negara ini.

“Tidak menutup kemungkinan banyak janda-janda pahlawan di sini yang punya rumah kasian tapi tidak sanggup membayar PBBnya,” katanya.

Selain masalah PBB tadi, Dr Jamal juga menyimak jika Appi-Rahman bakal memberikan stimulus atau keringanan pajak bagi para pelaku usaha.

“Dari sisi pandemi ini kecenderungan ekonomi kita terpuruk, olehnya itu salah satu Paslon ini menawarkan salah satu konsep memberikan relaksasi keringanan-keringanan di bidang perpajakan dan fisikal lainnya dalam rangka mendorong dan menjamin perusahaan itu untuk tidak melakukan PHK di era pandemi ini. Itu sangat menarik,” paparnya.

Upaya Appi-Rahman dalam relaksasi pajak ini lanjut Dr Jamal bukanlah upaya untuk menghabiskan anggaran daerah, tetapi faktanya hal itu harus dilakukan untuk menyelamatkan perekonomian yang pro terhadap masyarakat.

“Jadi itu juga, APBD bukan mau dihabiskan tetapi memang memberikan stimulasi atau insentif terhadap masyarakat yang memang terpukul akibat pandemi ini secara ekonomi,” paparnya.

Di sisi lain, program relaksasi pajak Appi-Rahman ini ditentang oleh Paslon nomor 1, Danny Pomanto-Fatmawati Rusdi (Adama), yang membuat Dr Jamal cukup bertanya-tanya.

Bagi Dr Jamal, Danny seolah tak paham dengan pola perekonomian yang ada di Makassar.

“Di sisi lain ada pasangan yang tidak mendukung terhadap kegiatan-kegiatan pro rakyat katakanlah seperti tadi itu pemberian insentif, atau pemberian-pemberian keringanan lah, menganggap mengurangi pendapatan daerah dari sisi PAD,” paparnya.

Ia menjelaskan pertama investasi swasta dimana membangun berbagai macam infrastruktur dan industri.

Kedua pertumbuhan ekonomi didorong  sektor konsumtif.

“Dan ini juga prilaku masyarakat kita ini amat-amat konsumtif sehingga sebagian pendapatannya itu habis di konsumsi nah itu yang mendorong pertumbuhan ekonomi,” paparnya

Yang ketiga adalah BUMN, yang banyak memberikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mega proyek.

Olehnya itu menurutnya pertumbuhan ekonomi ke depan ini memang dalam masa pandemi melambat diakibatkan karena situasi ekonomi secara keseluruhan.

Bahkan perusahaan, perusahaan ini sudah cenderung mau melakukan PHK, olehnya itu perusahaan-perusahaan, dunia bisnis ini diberikan keringanan-keringanan pajak.

“Jadi sangat tidak masuk akal kalau ingin menaikan PAD di masa krisis, ini seolah tidak ada since of crisisnya Pak Danny,” tutupnya.(*)

Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment