Upos.id, Makassar- Pengurus Daerah Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sulawesi Selatan menyelenggarakan Workshop Pengembangan Kurikulum HTN-HAN Tema “Birokrasi Modren, Birokrasi Melayani” di Hotel Claro Makasar pada Sabtu (21/10/2023). Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Umum APHTN-HAN, Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.
Dalam paparannya Prof. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. menenkankan terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk dikritisi.
“Terkait putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, sejatinya terbuka bagi semua kalangan secara akademik untuk mengkritisi, menanggapi, bahkan menchallenge putusan itu. Karena itu merupakan amanat konstitusi yang menjamin kebebasan seseorang dalam berpikir dan juga sebagai bentuk yang menunjukan bahwa negara kita adalah negara demokrasi”. Jelasnya yang juga Hakim Konstitusi ini.
Sementara itu Ketua Pengurus Daerah APHTN-HAN Sulawesi Selatan, Prof. Dr. Abdul Razak,SH., M.H., menyampaikan bahwa pelayanan birokrasi harusnya bersifat gratis.
“Pelayananyang diberikan oleh biroktasi harusnya bersifat gratis, karena itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab negara untuk memberikan pelayanan yang baik, bersih dan tidak memungut biaya apapun sehingga tidak membebani publik secara umum, maka hal tersebut perlu didorong melalui proses di tahap legislasi”. Jelas Guru Besar Fakultas Hukum Unhas ini.
Selanjutnya Guru Besar Fakultas Hukum Unhas, Prof. Dr. Marwati Riza,SH.,M.Si menanggapi terkait birokarsi modern.
“Birokrasi Modern harus dijalankan dengan prinsip Integrity and Trust. Prinsip ini dapat menjadi acuan bagi Birokrasi terkhusus di Sulawesi Selatan. Selain prinsip, diperlukan juga dukungan oleh para akademisi terutama birokrat untuk mendukung gagasan-gagasan mengenai birokrasi yang modern.” Jelasnya.
Kesempatan selanjutnya Prof. Dr. Achmad Ruslan ,SH.,M.,H, mengapresiasi pertemuan para pengajar yang dilaksanakan.
“Patut diapresiasi pertemuan-pertemuan nasional oleh para akademisi seperti ini, karena dalam setiap pertemuan pasti ada saja objek kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara yang dibahas. Bukan hanya berbicara masalah objek kajian hukum tapi pertemuan para akademisi dapat menjadi sebuah spirit”. Ujarnya. Kegiatan tersebut ditutup dengan foto bersama para peserta.