Upos.id, Bone – Kisruh TIM TAPD Dengan DPRD Bone Akhirnya Membuka Kondisi Keadaan Pengelolaan anggaran di kabupaten Bone Yang semakin semrawut. Dimana beberapa waktu lalu polemik terkait penggunaan anggaran alokasi umum yang harusnya fokus Bidang pendidikan dan kesehatan sesuai amanat PMK 212 namun justru digunakan untuk proyek pada Dinas Pekerjaan umum. baru – baru ini kembali menjadi masalah terkait keterlambatan pencairan gaji 13, setelah berbagai desakan akhirnya cair.
“Perkembangan terbaru yang kami dapatkan, ketua TPAD dan Kabid anggaran melakukan pencairan untuk gaji 13 yang sebetulnya peruntukannya untuk membiayai kegiatan sesuai dengan PMK 212. sehingga sangat terindikasi adanya penggunaan anggaran yg bukan peruntukannya” jelas Ardi, pemerhati pemerintahan kepada media saat ditemui disalah satu warkop. (27/6/2023)
Ardi menambahkan, pada prinsipnya gaji 13 dan TPP pegawai memang harus dibayarkan karena untuk sudah menjadi hak pegawai. Tetapi menggunakan anggaran yang tidak sesuai dengan Juknisnya Sehingga menandakan Bahwa Perencanaan Dan Pengelolaan APBD 2023 Sangat Amburadul Sehingga indikasi terjadinya tambal sulam anggaran telah dilakukan oleh TAPD Dalam Hal Ini Sekda Dan Kabid Anggaran Sangat Jelas Terjadi.
“Hal ini menimbulkan pertanyaan kenapa pembayaran terhadap kegiatan tidak menggunakan anggaran yang sebenarnya. Kondisi keuangan saat ini sangat carut marut disebabkan pengelolaan keuangan oleh TAPD tidak tertib sesuai dengan perencanaan” jelasnya.
Ardi menambahkan, Kami Mendesak Agar Pihak APH untuk Segera Turun Memeriksa Kondisi APBD 2023 Mulai dari Proses Perencanaan nya Hingga Pada Proses Pengelolaan APBD 2023.. Kemana Saja Anggaran Yang Awalnya Sudah Jelas Peruntukan Jenis Kegiatannya Dan Siapa Saja Yang Terlibat Didalam nya Baik Dari Pihak Eksekutif Dalam Hal Ini TAPD Serta Baik Dari Pihak Legislatif. Desakan Ini penting Agar pengelolaan keuangan Bisa lebih Akuntabel Apalagi Ini Berhubungan Dengan Kepentingan Khalayak Banyak.