Maluku, Upos.id – Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) oleh Bupati mendapat dukungan penuh dari Dewan Pimpinan Pusat Konsorsium Pemuda Seram (DPP KONSPERAM).
Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPP KONSPERAM, Yasir Rumbouw, melalui press release yang diterima wartawan Upos.id pada Selasa malam, 8 April 2025.
Rumbouw menilai, keputusan Bupati tersebut telah melalui proses yang cermat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ia menyebut penunjukan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kompetensi, pengalaman, serta kesesuaian regulasi.
“Penunjukan Plt Sekda dilakukan berdasarkan pertimbangan matang dan sesuai dengan mekanisme hukum, termasuk merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,” terangnya.
Disamping itu, Rumbouw menegaskan pentingnya penerapan prinsip meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan. Menurutnya, jabatan strategis harus diisi oleh individu yang memiliki kapasitas dan rekam jejak yang jelas, bukan sekadar karena latar belakang kedaerahan.
“Meritokrasi menjamin bahwa jabatan diisi oleh orang yang benar-benar layak dan memiliki integritas. Tidak semestinya kita mengedepankan sentimen primordial yang dapat menghambat semangat reformasi birokrasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia pun menilai seruan untuk mencopot Plt Sekda hanya karena alasan bukan putra daerah sebagai bentuk pandangan yang sempit dan tidak produktif. Rumbouw menekankan bahwa jabatan Plt Sekda memiliki peran vital dalam mendukung kepala daerah dalam perumusan kebijakan serta memastikan jalannya roda pemerintahan.
“Kinerja dan integritas harus menjadi tolok ukur utama. Kita tidak bisa terjebak pada isu-isu yang justru dapat memecah belah dan menghambat pembangunan,” tegasnya.
Menanggapi seruan aksi demonstrasi yang menuntut pencopotan Plt Sekda, Rumbouw menilai bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak warga negara yang dijamin konstitusi, namun harus dilakukan secara bertanggung jawab dan berdasarkan kerangka hukum yang jelas.
“Jika terdapat keberatan, sebaiknya disampaikan melalui jalur yang tepat seperti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atau mekanisme hukum lainnya, bukan dengan tindakan yang berpotensi memperkeruh suasana,” imbuhnya.
Sebagai aktivis asal Kabupaten SBT, Rumbouw mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas pemerintahan guna mendukung keberlangsungan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Sebagai langkah baik DPP KONSPERAM mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung pemerintahan daerah yang bersih, profesional, dan inklusif. Rumbouw juga menegaskan bahwa kepentingan masyarakat harus dikedepankan di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
“Bupati sebagai kepala daerah memiliki hak prerogatif dalam menetapkan pejabat, selama sesuai hukum dan demi kepentingan publik. Sudah saatnya kita mengedepankan kolaborasi dan menjaga suasana kondusif demi kesejahteraan bersama,” pungkasnya.***Redaksi-UI