MAKASSAR,UPOS.ID– Untuk bisa mengambil peran penting dalam pembangunan kota Makassar, kalangan masyarakat kesenian berinisiatif melakukan Fokus grup diskusi (FGD) strategi pemanfaatan kesenian dan kebudayaan kota Makassar, Rabu 19 Februari 2025, di ruang meeting kantor Dewan Kesenian Sulawesi Selatan (DKSS), Parangtambung Makassar.
FGD ini menjadi rekomendasi dari obrolan seniman tiap bulannya yang menghasilkan keinginan untuk memasukan konsep terkait ekosistem kesenian di kota Makassar setelah hiruk pikuk pemilu dan pilkada.
FGD ini diselenggarakan suatu jejaring kesenian (perupa, sutradara teater, sastrawan, pegiat literasi, komposer musik, koreorafer tari, sineas, fotografer, pekerja seni, hingga pemimpin kelompok/sanggar seni) yang dikelola tim kerja Makassar Art Forum.
FGD ini disupport oleh Andi Makmur Burhanuddin (AMB) atau dikalangan kawan-kawan senimannya juga DKSS memfasilitasi ruang meeting.. Rusdin Tompo, selaku fasilitator mengungkapkan, alur FGD terdiri 2 yaitu kebijala dan program, kedua adalah model penggaran.
AMB yang memberikan masukan dalam FGD mengungkapkan bahwa ia saat ini menjadi representasi kesenian di legislatif kota Makassar, ” saya miris mengetahui bahwa kesenian dianggap tidak terlalu penting dalam penyusunan APBD dan kebijakan kota, tapi juga kawan-kawan di kesenian harus bisa meyakinkan stakholder kota makassar bahwa kesenian itu penting, bahwa impian makassar kota dunia itu tidak bisa tanpa kesenian terlibat dalamnya. Karena itu AMB siap memfasilitasi Rapat dengar pendapat seniman dengan OPD terkait.
Juga meminta FGD menghasilkan poin-poin kongkrit konsep untuk dimasukan dalam RPJMD pemkot Makassar setelah walikota terpilih Munafri Arifuddin dan Hj Aliyah Mustika wakil walikota Makassar seleisai dilantik mulai memimpin di kota Makassar.
Beberapa seniman memberikan pendapatnya seperti Faisal Syarif bahwa seniman mesti dilibatkan lebih jauh dalam kebijakan kota misalnya dalam tata ruang kota atau pengelolalaan ruang publik yang membutuhkan elemen estetik setidaknya meminta pendapat kepada kalangan perupa.
Bahar Merdhu salah satu sutradara teater senior, menyinggung tugas dan fungsi dinas kebudayaan kota makassar yang seharus lebih mengurusi kesenian, hal ini ditanggapi Andri Prakarsa bahwa legislatif perlu menyoroti tugas dan fungsi dinas kebudayaan dan pariwisata khususnya karena sudah melenceng dari visi yang diharapkan ketika mengadvokasi agar dinas kebudayaan itu berdiri sendiri.
Hal yang juga mencuat adalah apakah ada lembaga payung atau organisasi yang merepresntasi aspirasi ini dan mengawal kebijakan ini berjalan. Namun Fasilitaor FGD, Rusdin Tompo menyimpulkan bahwa perlu FGD tersendiri atas itu. Sementara poin-poin yang dihasilkan dari FGD inj segera dirampungkan untuk dimasukkan dalam RPJMD dan juga didorong lewat RDP di DPRD kota Makassar.
Hadir dalam FGD seperti, sutradara teater dan pimpinan kelompok Sinerji Teater Yudistira Sukatanya, sutradara teater Bahar Merdhu, perupa dan aktor teater Is Hakim, sutradara teater dan akademisi seni UNM DR Asia Ram Prapanca, komposer Maskur Alif dg Esa, perupa dari kelompok MAIM Faisal Syarif, perupa AH Rimba, perupa Amoeng, sutradara film Wildan, komite film DKSS Muhajir, akademisi ISBI Sulsel dan komite teater DKSS Alif Anggara, ketua Sanggar Merah Putih Makassar Alle Deep, Kepala Sekertariat DKSS Jamal April Kalan dan sekertaris DKSS, Irwan AR.