Oleh: Abdul Gafur R Saribiti
Sebagaimana yang telah dikatakan Mouffe (2020) dalam karyanya ” Populisme Kiri”, perdebatan serius yang belakangan telah menyerap energi reflektif intelektual kaum Kiri adalah mengenai perdebatan gerakan sosial baru dalam bentuk multikulturalisme, globalisasi, deteritorialisasi ekonomi serta tentang postmodernitas.
Gerakan sosial memang telah banyak berubah. Tak perlu energi untuk menjelaskan itu kepada Anda, sebab fakta-faktanya masih segar di ingatan. Anda telah mengalami itu pada fenomena mutakhir #Indonesiagelap #reformasidikorupsi #kaburajadulu atau pada isu yang sedikit lampau misalnya, fenomena #2019GantiPresiden yang pada akhirnya gagal total karena konsolidasi oligarki, seperti yang didokumentasikan oleh Dandy Laksono dalam film “Dirty Vote”.
Dandy Laksono juga merupakan bagian penting atau secara teknikal telah menjadi “jembatan” untuk melihat bagaimana pemanfaatan “media” secara progresif untuk menunjukkan ketimpangan sosial di Indonesia. Fakta perubahan-perubahan besar dalam pola gerakan sosial telah membuat kita tercengang. Perpindahan ruang dari “jalan” ke “layar”, “selebaran” ke “tontonan”, “megaphone” ke”tagar” adalah fakta yang tak terbantahkan.
Perubahan struktur ekonomi politik juga turut mengubah struktur sosial, termasuk gerakan sosial menjadi gerakan (media) sosial. Gerakan sosial lama yang memuja “buruh” sebagai subjek yang andal dalam melawan kapitalisme justru sudah usang. Bahwa formasi hegemoni dari pembangunanisme ke neoliberalisme telah melucuti keistimewaan pekerja yang selanjutnya membuat “buruh” tak lagi istimewa.
Liberalisasi pendidikan membuat “mahasiswa” menjadi kekuatan sosial baru yang mengemuka. Liberalisasi sekaligus privatisasi tanah telah membuat masyarakat adat dan gerakan-gerakan yang berbasis identitas menguat. ketimpangan ekonomi melebar. Konsekuensinya oligarki. Kapitalisasi dan komodifikasi pasar merambat ke ranah moral. Sebuah penciptaan kesadaran untuk membeli sesuatu tanpa melihat nilai guna. Hegemoni telah terjadi seperti yang dipahami Laclau dan Mouffe, bahwa struktur dominan terjadi pada ruang diskursus (wacana).
Pendidikan dan kesehatan gratis tak pernah lagi kita dengar dalam orasi-orasi mahasiswa dan subjek gerakan sosial lainnya. Wacana liberalisasi kesehatan dan liberalisasi pendidikan juga pada liberalisasi sektor publik lainnya yang memerlukan andil negara berjalan sesuai wacana neoliberal. Semua berjalan seperti biasa dan tak terinterupsi.
Gerakan “jalanan” memang masih menjadi harapan. Tapi daya pukul nya tergantung pada pengorganisasiannya pada ruang maya. Dan untuk memenangkan pertarungan wacana, sebagaimana strategi yang ditawarkan Laclau (2005) dan Mouffe (2020) mengenai “the people” adalah yang paling bisa dilakukan. Menurut mereka semua gerakan sosial baru perlu bersatu dalam subjek kolektif dan menjahit semua kehendak dan tuntutan rakyat kebanyakan. Isu perempuan, lingkungan hidup, masyarakat adat, pendidikan, kesehatan dan seterusnya perlu dihubungkan dalam sebuah koalisi yang kuat untuk melawan hegemoni wacana.
Dua hari yang lalu Presiden Prabowo meminta tokoh #indonesiagelap untuk berdialog. Presiden Prabowo, setidaknya dari ajakan tersebut, mengkonfirmasi potensialiatas gerakan di media sosial. Meminjam konsep mengenai “the people” Laclau dan Mouffe, perubahan besar sekarang, melihat subjek gerakan (media) sosial yang belum cukup terorganisasi sejak #2019GantiPresiden (yang elitis), saya justru berharap pada Tempo.
Tempo menjadi media yang dapat menjahit rantai ekuivalensi atau kehendak dan tuntutan rakyat. Tapi di sisi yang berbeda, Tempo adalah perusahaan media. Kelompok tersebut terikat pada logika pasar. Karena itulah gerakan (media) sosial membutuhkan kelompok organik. Namun apa masih ada kelompok gerakan yang progresif?
Jika gerakan (media) sosial ini menyadari posisinya, maka pemetaan dan evaluasi harus secepatnya dilakukan. Evaluasi atas model pengorganisasian dan metode gerakan yang tepat untuk selanjutnya dapat berdampak pada perubahan sosial yang mendasar bagi masyarakat Indonesia. Salam pembebasan nasional!