Oleh: Fahrul Dason (Ketua Umum BEM FAI Unismuh Makassar)
UPOS.ID Dahulu, seorang tukang kayu dari kalangan ‘wong cilik’ kini telah berubah menjadi ‘wong licik’, berusaha menjadi seorang priyayi diktator. Hari ini, masyarakat Indonesia seolah mengalami dejavu—menyaksikan kondisi negara yang kembali tergerogoti oleh nafsu kekuasaan, yang merusak aturan-aturan Mahkamah Konstitusi.
Masyarakat telah banyak menyaksikan bagaimana Presiden mencoba membangun sebuah panggung sandiwara, dengan dukungan badan legislatif (baleg) yang menggagalkan putusan MK, menerima putusan MA. Beberapa akademisi berpendapat bahwa dinamika ini merupakan upaya untuk meloloskan anak bungsunya, Kaesang Pangarep, dalam kontestasi pilkada.
Tidak hanya itu, kelicikan bersama Baleg DPR RI telah membatalkan putusan MK terkait penurunan ambang batas pencalonan (threshold), dari 20% menjadi 6,5-10%. Namun melalui baleg kembali dibatalkan— membatalkan putusan MK soal penurunan ambang batas parlemen, begitu cepat seperti sedang membuat candi dalam semalam—hanya dalam 24 jam waktu yang digunakan. Begitu buruknya permainan mereka, dipilih sebagai perpanjangan tangan rakyat. Namun seolah, bertindak sebagai perpanjangan tangan oligarki, Strategi ini dibaca sebagai upaya untuk menjaga ‘kue’ kekuasaan terhadap koalisi tetap utuh.
Setelah meloloskan Gibran sebagai Wakil Presiden, kini langkah-langkah diktator Presiden Jokowi berlanjut dengan upaya meloloskan anak bungsunya. Saya melihat ini sebagai bagian dari strategi culas untuk membangun kesetiaan koalisi terhadapnya.
Keuntungan dari strategi ini adalah bagaimana Jokowi melibatkan orang-orang di sekitarnya untuk ikut bertanggung jawab. Dengan cara ini, ia memastikan mereka semua menjadi bagian dari konspirasi kekuasaan.
Seperti yang dikatakan oleh Mikel Hem dalam bukunya “Kiat-Kiat Menjadi Diktator—Pelajaran dari Pemimpin yang Paling Edan”, hampir tidak ada diktator yang tidak menempatkan kerabat dan teman sampai keluarga dalam berbagai posisi penting. Dengan demikian, orang-orang terdekatnya bisa dipastikan menduduki posisi kunci.
Riuh-ricuh yang terjadi di masyarakat sebagai respons moral terhadap situasi politik hari ini tampaknya belum berakhir. Setidaknya, masyarakat harus bersatu dalam menolak dan mengawal setiap putusan MK untuk melawan semua ini.