Makassar, 23 Februari 2025 – Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar (HIMAPOL UINAM¹), Asnun, menegaskan sikap kritis dan mengecam kebijakan efisiensi anggaran Pemerintahan Prabowo Gibran yang diumumkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. Pemangkasan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) hingga Rp306,69 triliun dinilai sebagai ancaman serius bagi kesejahteraan rakyat, termasuk pegawai negeri dan kelompok rentan. Pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah diklaim sebagai langkah strategis untuk menekan defisit, namun dalam praktiknya justru menjadi alat legitimasi bagi kepentingan oligarki, memperparah ketimpangan sosial, dan menghambat pemenuhan hak-hak dasar rakyat.
Apakah Pemangkasan Anggaran Bukti Negara Semakin Jauh dari Rakyat?, Pemangkasan anggaran yang menyasar sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur adalah bentuk nyata dari pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Kebijakan ini semakin membuktikan bahwa negara semakin menjauh dari rakyat dan tunduk pada kepentingan elit ekonomi dan politik. Pemotongan besar pada anggaran Kementerian Pendidikan tidak hanya berdampak pada mahalnya biaya pendidikan, tetapi juga menghambat akses pendidikan bagi kelompok marjinal. Sementara itu, pemangkasan lebih dari 70% anggaran Kementerian PUPR mengancam pembangunan infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kecil.
Asnun menegaskan bahwa pemotongan anggaran pendidikan, kesejahteraan sosial, dan program pro-rakyat sangat berbahaya di tengah situasi ekonomi yang semakin sulit. Ia juga menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam International World Government Summit 2025, yang secara terang-terangan menyebut anggaran pendidikan sebagai program yang tidak jelas dan mengalihkan dana tersebut untuk proyek strategis miliaran dolar.
“Kita melihat bagaimana oligarki beroperasi—subsidi rakyat dikurangi, pendidikan dipangkas, sementara proyek-proyek besar yang tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat terus berjalan. Ini bentuk ketidakpedulian pemerintah terhadap rakyat,” lanjutnya.
Berdasarkan data Statistik Pendidikan 2024 BPS, angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi di Indonesia hanya mencapai 31,45%. Data tersebut menunjukkan bahwa hanya 1 dari 10 anak buruh tani yang bisa melanjutkan pendidikan tinggi, dan hanya 2 dari 10 anak kelas pekerja yang mampu kuliah. Dengan pemangkasan ini, Asnun khawatir ketimpangan pendidikan akan semakin melebar.
“Kebijakan ini jelas merupakan strategi sistematis untuk menekan rakyat agar semakin tidak berdaya. Ketika negara memangkas anggaran untuk kebutuhan rakyat tetapi tetap mengucurkan dana besar untuk proyek-proyek ambisius yang menguntungkan segelintir elite, ini bukan efisiensi, melainkan perampokan hak rakyat secara legal!” tegas Asnun.
Efisiensi atau Penghancuran Ekonomi Rakyat?, Dalam perspektif ekonomi politik, pemangkasan anggaran yang tidak berbasis pada analisis jangka panjang dapat memperburuk ketimpangan sosial. John Maynard Keynes dalam teorinya menegaskan bahwa belanja pemerintah adalah motor utama dalam menjaga stabilitas ekonomi. Jika belanja publik dikurangi drastis tanpa ada skema penguatan ekonomi rakyat, maka dampaknya adalah meningkatnya angka pengangguran dan melemahnya daya beli masyarakat.
Gerakan Perlawanan Mahasiswa Terhadap Kebijakan efisiensi anggaran ini semakin mempertegas narasi Indonesia Gelap, di mana hak rakyat dipangkas sementara elite terus mengamankan kepentingannya. Mahasiswa sebagai bagian dari gerakan rakyat tidak akan tinggal diam melihat pengkhianatan ini terus berlangsung. Oleh karena itu, HIMAPOL UINAM menyatakan sikap tegas dengan tuntutan:
1. Mencabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
2. Menolak proyek strategis nasional (PSN) yang tidak berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
3. Mengevaluasi total Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
4. Mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis.
5. Membayar tunjangan kinerja tenaga pendidik.
“Negara ini tidak boleh dibiarkan dikuasai oleh segelintir elite yang hanya peduli pada kepentingan modal dan kekuasaan! Jika pemerintah tetap bersikeras dengan kebijakan yang mengabaikan rakyat, maka mahasiswa bersama elemen masyarakat lainnya akan turun ke jalan, karena perlawanan adalah satu-satunya jalan untuk melawan ketidakadilan!” pungkas Asnun.
Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat! Lawan Indonesia gelap!