Oleh : Ahmad Azhar Mawardi (Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Pemerintahan Unhas)
“Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 diundur menjadi serentak 1 Oktober 2024 bagi CPNS dan 1 Maret 2026 bagi PPPK 2024 Tahap 1 dan 2.” Demikian bunyi Headline berita yang saya baca pada salah satu portal media online.
Penyesuaian jadwal pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 tersebut dilakukan berdasarkan keputusan bersama Pemerintah dan Komisi II DPR RI pada Rapat Dengar Pendapat, Rabu, 5 Maret 2025 yang lalu.
Di balik megahnya janji reformasi birokrasi dan perbaikan pelayanan publik, nasib ribuan calon Aparatur Sipil Negara (ASN)—baik Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)—justru terkatung-katung. Mereka telah melewati proses seleksi panjang dan kompetitif, mulai dari seleksi administrasi hingga ujian kompetensi. Namun, setelah dinyatakan lulus, penyampaian mereka justru tertunda tanpa kejelasan.
Ini bukan sekadar persoalan administratif. Ini adalah soal keadilan dan komitmen negara terhadap warganya. Mereka yang sudah lolos seleksi tentu telah menaruh harapan besar: pengabdian kepada negara, stabilitas pekerjaan, dan masa depan yang lebih pasti. Sayangnya, mereka baru saja berterima kasih kepada mereka yang melelahkan, baik secara mental maupun finansial.
Dampaknya nyata dan menyakitkan. Banyak di antara mereka yang telah mengundurkan diri dari pekerjaan lama dengan keyakinan akan segera mengabdi menjadi ASN. Kini mereka berada dalam situasi tanpa penghasilan tetap, bahkan harus susah payah bertahan hidup. Beberapa guru PPPK yang telah ditempatkan dan mengajar sejak awal tahun, misalnya, hingga kini belum menerima SK dan gaji. Mereka mengabdi tanpa kejelasan status maupun penghargaan secara finansial.
Ada pula yang memaksa menunda pernikahan, membatalkan rencana kuliah, atau menangguhkan cicilan rumah karena kondisi ekonomi yang tidak tercapai. Tak sedikit yang mengalami tekanan mental, bahkan depresi, karena terus-menerus menunggu tanpa kepastian. Ini bukan sekedar mengecewakan—ini luka psikologis yang ditinggalkan oleh sistem yang tidak berpihak kepada para abdi negara.
Ironisnya, mengingat pemerintah kerap menggaungkan semangat pelayanan publik dan efisiensi birokrasi. Bagaimana mungkin kualitas pelayanan publik dapat meningkat jika SDM yang menjadi tulang punggung tidak diperlakukan secara manusiawi? Jika negara menginginkan birokrasi yang profesional, maka profesionalisme itu harus dimulai dari komitmen untuk memberikan kepastian hukum, administrasi, dan finansial kepada para CASN yang telah sah lulus seleksi.
Pemerintah harus bertanggung jawab. Apa pun kendalanya—entah itu terkait anggaran, koordinasi kementerian, atau revisi kebijakan teknis—komunikasi yang terbuka adalah hal yang mutlak. Mereka yang telah melalui proses seleksi resmi berhak mendapat kejelasan, bukan sekadar janji yang terus ditunda.
Nestapa ini adalah pengingat bahwa di balik data statistik penerimaan ASN yang dirilis setiap tahun, ada manusia-manusia nyata yang kehidupannya terdampak langsung. Negara tidak boleh lepas tangan. Mereka yang telah memilih mengabdi tidak seharusnya membiarkan menggantungkan harapan tanpa arah.
Sudah saatnya negara hadir dan menepati janjinya. Karena keadilan dan kepastian bukan sekedar kebutuhan administratif, melainkan hak dasar setiap abdi negara.