Oleh : Ahmad Azhar Mawardi (Mahasiswa magister Ilmu Pemerintahan Unhas)
“Siapa yang mengawasi sang pengawas? Dan siapa yang menegakkan hukum ketika sang penegak justru menjadi pelanggar?”
Pertanyaan ini kembali mengemuka setelah publik dikejutkan oleh penangkapan seorang hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peristiwa ini tidak hanya mencoreng wajah peradilan, tetapi juga mengguncang sendi-sendi kepercayaan publik terhadap sistem hukum di negeri ini.
Sebagai mahasiswa Ilmu Pemerintahan, saya melihat kasus ini sebagai sebuah ironi besar di tengah upaya panjang reformasi hukum yang telah digaungkan sejak era pasca-reformasi. Peristiwa ini kembali menegaskan bahwa problem mendasar dalam sistem peradilan Indonesia bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga lemahnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di dalam lembaga-lembaga yudikatif.
Kejadian ini menyiratkan bahwa pengawasan internal terhadap aparat peradilan masih sangat lemah. Di tengah berbagai instrumen pengawasan seperti Komisi Yudisial dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung, faktanya praktik suap tetap saja terjadi. Ini mengindikasikan bahwa sistem tidak berjalan sebagaimana mestinya — baik karena kelemahan struktur pengawasan maupun karena budaya permisif terhadap penyalahgunaan kewenangan.
Lebih jauh, penangkapan ini menunjukkan bahwa korupsi bukan semata-mata masalah individu, tetapi bagian dari sistem yang gagal menciptakan lingkungan kerja berbasis integritas dan akuntabilitas. Dalam konteks good governance, kasus ini adalah alarm keras bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum belum benar-benar mengakar di tubuh lembaga peradilan kita.
Dampak Nyata: Kepercayaan Publik dan Efek Sistemik
Kasus ini membawa dampak nyata yang serius, terutama terhadap kepercayaan publik. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah salah satu pengadilan yang paling banyak menangani perkara besar, termasuk perkara korporasi, pidana kelas kakap, dan sengketa politik. Ketika hakimnya tertangkap tangan menerima suap, maka semua putusan yang pernah dibuat oleh hakim tersebut layak dipertanyakan. Bukan tidak mungkin muncul gelombang gugatan, banding, atau bahkan judicial review atas perkara-perkara terdahulu.
Selain itu, dari sisi investasi dan iklim usaha, stabilitas hukum adalah faktor krusial. Penegak hukum yang tidak kredibel akan mengganggu persepsi investor terhadap kepastian hukum di Indonesia. Dalam jangka panjang, hal ini bisa merugikan posisi negara dalam kompetisi global dan memperburuk indeks persepsi korupsi kita.
Tidak kalah penting, dampak psikologis juga dirasakan oleh para pencari keadilan. Masyarakat kecil yang datang ke pengadilan dengan harapan mendapatkan keadilan, kini harus berhadapan dengan rasa curiga dan ketidakpastian. Situasi ini memperdalam jurang antara hukum sebagai alat keadilan, dan hukum sebagai alat kekuasaan.
Peran Masyarakat: Dari Penonton Menjadi Pengawal
Dalam menghadapi persoalan ini, masyarakat tidak bisa terus berada di posisi pasif. Ada beberapa peran penting yang dapat dilakukan untuk mendorong perubahan sistemik:
1. Partisipasi dalam Pengawasan Publik
Masyarakat sipil, akademisi, LSM, dan media perlu terus mengawasi proses hukum dan perilaku aparat peradilan secara aktif. Mekanisme pelaporan pelanggaran etik hakim yang tersedia di Komisi Yudisial dan MA perlu dimanfaatkan secara maksimal.
2. Dukungan terhadap Lembaga Antikorupsi
Kepercayaan dan dukungan publik terhadap lembaga seperti KPK harus terus diperkuat. Ketika KPK bergerak menindak korupsi di institusi penting seperti peradilan, masyarakat harus menjadi barisan pendukung, bukan hanya penonton.
3. Pendidikan Hukum untuk Masyarakat
Semakin tinggi literasi hukum masyarakat, semakin kecil peluang aparat penegak hukum untuk menyalahgunakan kewenangannya. Edukasi hukum harus didorong sejak tingkat sekolah hingga komunitas warga agar tercipta budaya hukum yang sehat.
4. Tolak Praktik Suap, Sekecil Apa pun
Budaya “uang pelicin” atau “uang terima kasih” yang kerap dianggap wajar justru memperpanjang rantai korupsi. Perubahan harus dimulai dari kesadaran bahwa keadilan tidak boleh dibeli dan hukum harus ditegakkan tanpa imbalan.
Titik Balik atau Titik Jenuh?
Penangkapan hakim ini, meskipun memalukan, harus kita jadikan momen introspeksi: sejauh mana komitmen kita terhadap pemerintahan yang bersih dan berwibawa? Jika para penegak hukum tidak bisa dipercaya, maka siapa yang akan menegakkan keadilan bagi rakyat?
Pemerintah dan Mahkamah Agung perlu menjadikan kasus ini sebagai titik balik — bukan sekadar menyapu bersih individu yang terlibat, tetapi benar-benar membenahi akar sistem yang rusak. Tanpa langkah berani dan menyeluruh, kita hanya akan terus mengulang siklus “tertangkap, heboh, lalu lupa.”