Oleh: Fadli Dason (Peneliti Profetik Institute)
Upos.id, Morowali Utara adalah kabupaten yang penduduknya memiliki ragam suku dan budaya. Keragaman ini merupakan identitas tertentu bagi Kabupaten ini.
Ragam suku dan budaya pada suatu daerah apabila tidak rawan dengan konflik. Maka, nilai toleransi berhasil ditanamkan, sehingga patut dipertahankan ataupun dijaga.
Identitas pada suatu daerah lebih menitikberatkan pada sejarah dan asal-usulnya, tak terkecuali Morowali Utara, meskipun semacam warisan sejarah tetapi tetap bisa dirusak melalui serangan isu SARA pada perhelatan politik lima tahunan. Mempertahankan dan menjaga identitas daerah sama saja menjaga warisan sejarah.
Begitu disesalkan bahwa beberapa oknum di Kecamatan Bungku Utara tepatnya desa Baturube mulai merusak Identitas Morowali Utara dengan melancarkan aksi menempelkan brosur-brosur Al-Maidah ayat 51.
Tentu ini bukan hal yang baik karena dapat memicu konflik yang meluas mengingat Isu Agama adalah hal yang paling sensitif dibanding yang lain.
Sekali lagi, politik SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) adalah politisasi persoalan identitas untuk meraih simpati dan dukungan masyarakat. Namun, praktik politik ini sangat berbahaya dan merugikan banyak pihak, baik masyarakat maupun demokrasi itu sendiri. Berikut beberapa alasan mengapa politik SARA sebaiknya dihindari.
Pertama, Meningkatnya polarisasi sosial Kebijakan SARA seringkali menumbuhkan rasa benci dan prasangka antar kelompok. Alih-alih menyatukan, kebijakan SARA cenderung memecah belah masyarakat menjadi lebih luas dan memperdalam konflik horizontal.
Masyarakat yang sebelumnya hidup berdampingan bisa saja tiba-tiba merasa terancam oleh kelompok lain akibat politisasi identitas.
Tidak hanya itu, hal ini dapat mengaburkan isu-isu penting. Demokrasi yang sehat harus fokus pada isu-isu penting seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan.
Namun, kebijakan SARA cenderung mengaburkan permasalahan tersebut dengan memanipulasi emosi masyarakat melalui identitas. Akibatnya, masyarakat sering kali tidak memiliki kesempatan untuk menilai secara obyektif program dan keterampilan seorang kandidat.
Ancaman terhadap Persatuan Bangsa Negara yang sangat beragam seperti Indonesia sangat rentan terhadap fragmentasi jika politik identitas terus berlanjut. Persatuan bangsa yang sudah lama terjalin berdasarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika bisa saja dirusak oleh kebencian yang berbasis SARA.
Selain itu, konflik yang diakibatkan oleh kebijakan SARA dapat menyebabkan rusaknya kepercayaan antar masyarakat dalam jangka panjang dan melemahkan kekuatan sosial suatu negara.
Pemicu Kekerasan dan Radikalisasi Kebijakan SARA seringkali memancing kemarahan dan berujung pada kekerasan fisik. Ketika, suatu kelompok merasa identitasnya diremehkan atau diserang, reaksi kelompok yang terancam tersebut bisa menjadi sangat ekstrim bahkan berujung pada radikalisasi.
Politik yang seharusnya menjadi wadah persatuan bangsa, malah menjadi alat penghancur perdamaian.
Penghancuran Nilai-Nilai Demokrasi. Demokrasi idealnya didasarkan pada prinsip-prinsip seperti kesetaraan dan keadilan bagi seluruh warga negara. Akan tetapi, kebijakan SARA cenderung mengelompokkan masyarakat berdasarkan identitasnya dibandingkan kemampuan atau kebijaksanaannya.
Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang cenderung diskriminatif dan ketidakadilan dalam politik.
Kebijakan SARA tidak hanya merusak keharmonisan sosial tetapi juga mengancam masa depan demokrasi dan integrasi nasional semua pihak, termasuk masyarakat dan pemimpin, harus menyadari bahaya ini dan menolak praktik politik yang mengeksploitasi perbedaan identitas demi keuntungan politik sementara.
Upaya untuk mengadopsi kebijakan yang sehat dan berbasis ide serta mengutamakan kepentingan bersama adalah solusi yang lebih baik untuk menjaga persatuan dan perdamaian nasional.