Upos.id, Aktivitas tambang emas PT Masmindo Dwi Area di Latimojong semakin memprihatinkan, memberangus hak-hak penduduk sekitar dan merusak lingkungan.
Operasi tambang yang dilakukan perusahaan ini telah menyebabkan bencana lingkungan, salah satunya banjir yang terus terjadi. Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Selatan, Muhammad Al Amien, mengungkapkan bahwa bencana tersebut disebabkan oleh penurunan tutupan hutan di Gunung Latimojong akibat pembukaan lahan untuk pertambangan emas.
“Kawasan pegunungan Latimojong, yang melintasi dua kabupaten, Luwu dan Enrekang, menjadi pusat tragedi tersebut,” katanya melalui media Betahita.
PT Masmindo Dwi Area beroperasi mulai dari Kecamatan Latimojong, Desa Rante Balla, hingga Bastem, Luwu.
“Rute PT Masmindo Dwi Area dari Rante Balla hingga ke Bastem,” ujar Firman, aktivis Aliansi Kota Palopo.
Menurut Firman, aktivitas tambang di Gunung Latimojong, yang dikenal sebagai “atap Sulawesi Selatan”, merusak fungsi ekologis wilayah tersebut.
“Gunung Latimojong itu atapnya Sulsel. Coba dibayangkan kalau sudah terjadi pertambangan emas. Otomatis, Luwu ini sudah tidak ada lagi penopang,” lanjutnya.
Selain dampak lingkungan, aktivitas PT Masmindo Dwi Area juga menunjukkan sikap sewenang-wenang terhadap masyarakat, termasuk penyerobotan lahan cengkeh warga.
“Sebenarnya itu adalah penyerobotan lahan. Belum diolah oleh perusahaan, baru satu lahan juga, tetapi lahan masyarakat sudah diserobot. 20 batang pohon cengkeh produksi ditebang tanpa sepengetahuan pemiliknya,” tegas Firman.
Firman juga menjelaskan bahwa masyarakat tidak menolak keberadaan PT Masmindo Dwi Area. Namun, mereka keberatan dengan penawaran harga tanah yang dinilai tidak masuk akal.
“PT menawarkan itu lahan produksi dengan non-produksi sama harganya. Kalau dipikir, harusnya lahan produksi lebih tinggi harganya daripada yang non-produksi. Tapi PT di atas itu na sama ratakan,” jelasnya.
Minimnya Respons Pemerintah. Firman menyayangkan minimnya perhatian pemerintah terhadap masalah ini. Ia menilai pemerintah seharusnya lebih peduli terhadap masyarakat yang dirugikan, terutama mereka yang tidak mendapatkan hasil dari penjualan tanah.
“Harusnya pemerintah merespon itu di atas. Karena ada masyarakat yang tangan pertama ini tidak dapat hasil penjualan tanah. Itu yang harusnya direspon pemerintah. Tapi masyarakat yang menggugat di DPRD Sulsel tidak dilayani dengan baik,” ungkap Firman.
Kekecewaan Warga. Kehadiran PT Masmindo Dwi Area dinilai hanya mengutamakan kepentingan perusahaan tanpa memikirkan masyarakat sekitar.
“PT Masmindo Dwi Area keluar saja. Sebab sejauh ini tidak ada keberpihakan terhadap masyarakat, hanya memproduksi kerusakan. Apalagi pekerjanya dari luar, tidak ada masyarakat lokal. Jadi, untungnya untuk masyarakat lokal di mana? Tidak ada,” tutup Firman.
Aktivitas PT Masmindo Dwi Area telah memicu dampak serius baik bagi lingkungan maupun masyarakat di sekitar Gunung Latimojong. Dengan banyaknya permasalahan yang timbul, desakan agar pemerintah dan perusahaan bertindak lebih adil semakin menguat.
Gambar: tvOnenews.com