MAKASSAR,UPOS.ID — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan. Andi Ina Kartika Sari tantang HMI Cabang Makassar untuk mengawal aspirasi dan tuntutannya hingga Jakarta saat menggelar aksi demonstrasi di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, kemarin Senin (10/6).
Aksi HMI cabang Makassar yang menjadi bagian dari aksi nasional tersebut membawa grand issue “Indonesia Krisis Demokrasi; NKRI Menuju Neo-Orba.” menjawab tantangan ketua DPRD Sulsel tersebut, formatur ketua umum HMI cabang Makassar, Sarah Agussalim kini menantang balik seluruh anggota legislator Sulsel untuk mendemo ketua partainya di pusat.
“tanpa ditantangpun HMI akan kawal seluruh problematika ummat sampai ke pusat itu sudah jadi kewajiban kami sebagai kader HMI dengan doktrin NDPnya dan sebagai organisasi mahasiswa social of control, justru kami ingin melihat nyali dan menantang para Pimpinan dan Anggota DPRD Sulsel beranikah mereka memaksa ketua partainya untuk menginstruksikan para kadernya di DPR RI untuk menarik seluruh UU dan Kebijakan pemerintah yang kami tuntut,” tegas Sarah.
Adapun tuntutan aksi HMI Cabang Makassar adalah sebagai berikut:
1. Menolak Rencana TAPERA yang tidak pro terhadap rakyat.
2. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencopot Menteri Pendidikan Nadiem Makarim dan menghentikan segala praktik komersialisasi pendidikan.
3. Membatalkan RUU Penyiaran yang memberangus kebebasan pers.
4. Menghentikan segala bentuk kriminalisasi aktivis yang mengancam kebebasan berpendapat.
5. Membatalkan PKPU Kepala Daerah yang tidak demokratis.
6. Mendesak Presiden Joko Widodo dan DPR RI untuk mencopot Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
7. Menghentikan revisi UU POLRI dan TNI yang dapat menguatkan kewenangan kedua institusi tersebut.
8. Mendesak Presiden Joko Widodo dan DPR RI menyelesaikan masalah lingkungan dan krisis iklim.
Pada sisi lain, Muh Alwi selaku koordinator aksi mengevaluasi aksi kemarin menyampaikan beberapa kekecewaannya terhadap aparat polisi dan DPRD Sulsel sendiri. Pasalnya aparat sempat menghalangi massa masuk di pagar dengan menutup pintu pagar.
Hingga saat massa aksi HMI cabang Makassar menerobos masuk hingga ke halaman, DPRD Sulsel hanya mengirim 3 legislator Sulsel untuk menemui massa aksi.
” Anggota DPRD Provinsi Sulawesi selatan tidak punya nyali menemui kami terbukti hanya 3 Anggota dewan mewakili 3 fraksi yang menemui massa aksi, kami sedikit kecewa. Kami juga menyayangkan sikap DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang menyambut kami hanya dihalaman kantor DPRD, sangat tidak etis menurut kami jika kami sebagai rakyat yang menjadikan mereka wakil rakyat tetapi tidak memperlakukan kami sebagai tamu istimewa” pungkas Alwi. (#)