Upos.id, Mateng – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi unjuk rasa di kantor Bupati Mamuju Tengah (10/10/2022). Aksi aktivis mahasiswa ini sempat diwarnai kericuhan dikawal oleh aparat gabungan Satpol PP dan Polres Mamuju Tengah.
Dalam orasinya, massa aksi menguraikan bahwa proses pembangunan di desa tidak mengalami kemajuan signifikan sejak Mamuju Tengah ini di bentuk, hal karena Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Mamuju Tengah, tidak secara serius mendorong pembangunan berkeadilan di desa
Muh Nur Syawal, koordinator aksi PMII menjelaskan bahwa aksi ini dilakukan karena ada indikasi tidak jalannya proses program pembangunan desa di Mamuju Tengah. Hal ini disebabkan oleh proses penganggaran yang terlalu berbelit di bawah intervensi DPMD, seperti munculnya program yang berulang, banyaknya titipan program dari kabupaten yang pembiayaannya menggunakan alokasi anggaran dana desa, bahkan progarm pelatihan kepada aparatur desa yang berulang, juga justru menyita ADD cukup besar, BUMDes yang mestinya menjadi lumbung ekonomi desa, justru tidak di kelola maksimal.
“Kami meminta kepada Bupati Mamuju Tengah untuk. Segera membentuk tim investigasi, kemudian mengaudit ADD secara komprehensif” jelasnya.
Syawal menambahkan yanh paling penting, segera mencopot Kepala Dinas PMD Mamuju Tengah Dzulkifli Ramli dari jabatannya sebagai Kadis PMD karena selama menjabat Kadis PMD, desa tidak mengalami kemajuan apapun.
Kericuhan mewarnai aksi aktivis mahasiswa, karena mendesak merangsek masuk ke dalam ruang tunggu kantor bupati Mamuju Tengah, setelah menolak diterima oleh Asisten Bidang Pemerintahan Bahri Hamsah, massa aksi ingin agar mereka di terima oleh salah satu dari tiga pejabat utama di sekertariat daerah Mamuju Tengah, Bupati, Wakil Bupati dan Sekda.