Makassar- Kenaikan tarif angkutan sewa khusus di Sulawesi Selatan menjadi polemik yang terus dibahas. Kenaikan tarif ini berdasarkan SK Gubernur Nomor 2559/XII/Tahun 2022 tentang Penetapan tarif Angkutan Sewa Khusus Dalam Wilayah Sulawesi Selatan. Kenaikan tarif tersebut menuai penolakan dari Masyarakat Pemerhati Transportasi Online (MAPS Online) dan melaporkan dugaan Maladministrasi dalam penetapan kebijakan tersebut kepada Ombudsman RI Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan pada 27 januari 2023.
Berdasarkan konfirmasi Ombusman, laporan MAPS Online telah di tindak lanjuti pada hari Jum’at 24 Maret.
“Hari ini surat klarifikasi kami kirim ke dishub ” jelas ombudsman Sulsel
Lanjut Ombudsman saat dikonfirmasi melalui WhasApp pada selasa 28 Maret, Ombudsman saat ini menunggu jawaban Dishub.
“Kami menunggu jawaban terlapor dulu pak untuk menentukan tindak lanjut”, jelas Ombudsman.
menaggapi hal tersebut Koordinator nasional MAPS Online, Taufik Hidayat menyampaikan akan terus mengawal laporan ini.
“Terkait penolakan kenaikan tarif Angkatan sewa khusus ini kami telah melaporkan ke Ombudman Sulawesi Selatan sebagai langkah strategis untuk mengadvokasi dan memperbaiki kebijakan yang keliru ini”, jelas Taufik
Taufik menjelaskan, kami akan terus mengawal laporan yang telah ditangani oleh bidang pemeriksaan Ombudsman Sulsel ini hingga tuntas, langkah yang kami lakukan ini adalah bagian dari Langkah hukum yang disiapkan oleh negara untuk mengontrol kebijakan pemerintah yang menyimpang berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman.
Lanjut Taufik yang juga adalah alumni Fakultas Hukum Unhas berharap bahwa penanganan yang dilakukan oleh Ombudsman agar dilakukan secara cepat berhubung kebijakan ini berdampak secara meluas.
“kami memintan Kepada Ombudsman Sulsel untuk cepat dalam penanganan laporan tentang kenaikan tarif ini, karena kebijakan kenaikan tarif ini adalah kebijakan yang berdampak secara meluas terhadap masyarakat dan driver”, Tutup Taufik.